Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Dan Deklarasi Janji Kinerja Kemenkumham Tahun 2020

              Pada Senin, 6 Januari 2020, Menteri Hukum dan HAM. Yasonna H. Laoly memimpin apel dalam rangka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih  dan Melayani (WBBM), serta Deklarasi Janji Kinerja  Tahun 2020. Acara tersebut dilaksanakan di lapangan merah upacara. Acara ini dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen. Pol. Firli Bahuri. Beliau berkata, jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ingin menambah jumlah satuan kerja yang berpredikat WBK/WBBM, segenap ASN Kemenkumham harus bersama-sama untuk menyatukan tekad dan semangat. “Tidak ada satu pun orang sukses tanpa (bantuan) orang lain. Kami selalu mengatakan, no one can get success without others”. Segenap insan Kemenkumham yang hadir pada Apel Pagi Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 ini menunjukkan bahwa ada kepedulian dan tekad bersama untuk mewujudkan tujuan negara.

              Acara ini dihadiri juga oleh Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, “Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran, karena pada akhirnya ini akan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan negara kita”. Banyak tantangan yang dihadapi Kemenkumham, tak lantas hal tersebut menjadi boleh berputus asa. “Dengan begitu banyak satker, tentu saja tantangan-tantangan itu sungguh luar biasa. Tetapi tekad itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh juga padam,” ujar beliau.

              Terkait Prioritas nasional Menteri Hukum dan HAM memerintahkan untuk segera melaksanakan target kinerja yang sudah ditetapkan dengan modal integritas yang kuat.  Tanpa integritas yang kuat semua yang disampaikan sia-sia, slogan-slogan antikorupsi dan berintegritas tersebut tidak boleh hanya menjadi 'pemanis' di bibir. Beliau menuturkan, program zona integritas sudah berjalan si Kemenkumham dan membuahkan 39 wilayah bebas korupsi dan 4 wilayah birokrasi bersih melayani pada tahun 2019. Menkumham mendorong para kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis untuk bisa memperoleh predikat wilayah bebas korupsi, terdapat 267 satuan kerja di Kemenkumham yang berpotensi mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi tersebut. “saya yakin ke depan akan ada peningkatan jumlah satuan kerja kita yang mendapatkan predikat WBK/WBBM”.

              Sementara itu dalam laporannya Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantan Sariwanto mengatakan bahwa kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Intergritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih  dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM 2020 ini untuk lebih memperkuat internalisasi tata nilai PASTI diseluruh jajaran Kemenkumham, menguatkan kembali kinerja karena tagline 2020 adalah cepat dan maju maka diperlukan soliditas yang baik seluruh jajaran di Kemenkumham. Lebih jauh beliau mengatakan bahwa kegiatan Janji Kinerja ini juga dilaksanakan di seluruh kantor wilayah dan UPT di jajaran Kemenkumham secara bersamaan.

              Dalam rangkain kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah, Staf Ahli Menteri, Pimpinan Tinggi Unit Utama. Penandatanganan pakta integitas disaksikan oleh Ketua KPK, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu juga dibacakan 6 (enam) janji kinerja Kemenkumham yang di pimpin oleh Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam.


Sumber:

https://www.kemenkumham.go.id/berita/raihlah-wbk-wbbm-dengan-semangat-bersama

https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-janji-kinerja-ini-adalah-dasar-dalam-bekerja-secara-pasti

egov
always
hukum
wbk
icare
goodgoverment