Kementerian Hukum Dan HAM, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Telah Dilaksanakan Di Unit Eselon I Dan Kantor Wilayah

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada Kementerian Hukum dan HAM, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan di Unit Eselon I dan Kantor Wilayah. Guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan supervisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Februari 2019 di Bandara Internasional Hotel.

Dalam pelaksanaan kegiatan Supervisi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sangat membantu bagi para penanggung jawab Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang akan dilakukan guna tercapainya indeks nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Guna optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah perlu dilakukan koordinasi secara terus menerus, sehingga target Nilai Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.